TEMPO Interaktif, Jakarta -Bank Pembangunan Daerah dinilai tidak mampu membiayai proyek infrastruktur daera. Pengamat menyarankan BPD fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah. "BPD daerah tidak sanggup, berat, jangka panjang dan besar," kata pengamat ekonomi Umar Juoro saat dihubungi Tempo hari ini (3/1).

Beberapa BPD memang memiliki dana kuat. Namun, proyek pembangunan ini bakal membutuhkan biaya yang sangat besar. Adapun perkembangan usaha kecil di daerah, dinilai positif meski rasio kredit macetnya terbilang tinggi.
Sebelumnya, Bank Indonesia mencanangkan program BPD sebagai regional champion. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution bahkan pernah mengemukakan, ke depan, BPD akan difokuskan pada tiga hal.

Area pertama adalah ketahanan dan kelembagaan yang kuat. Area ini menyangkut kecukupan rasio modal (CAR). Kedua, BPD diharapkan berperan sebagai agen pembangunan di daerah. Ketiga, BPD difokuskan untuk meningkatkan akses pada masyarakat. Ini masih terkait dengan program Financial Inclusion.

Sementara itu, data terakhir menunjukkan, Porsi Peranan Bank Pembangunan Daerah pada perbankan nasional meningkat selama lima tahun terakhir. Berdasar angka statistik perbankan indonesia, pangsa BPD atas total angka perbankan nasional dalam lima tahun terus naik. Yakni Desember 2005-Oktober 2010, dari 7,2 persen menjadi 8,9 persen.

Pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) BPD mencapai 7,6 persen pada 2005 lalu dan menjadi 9,4 persen pada tahun ini. Sementara itu, pangsa kredit meningkat dari 6,5 persen pada 2005 menjadi 8,5 persen pada 2010.